BATAS KEWENANGAN HAKIM DALAM REKONSTRUKSI GUGATAN PERDATA: ANTARA ASAS HAKIM PASIF DAN INDEPENDENSI KEKUASAAN KEHAKIMAN DALAM SENGKETA TANAH

Abstrak

Sengketa hak atas tanah memiliki karakteristik khusus karena objek sengketa harus dapat diidentifikasi secara pasti mengenai letak, luas, batas, dan status hukumnya. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan ketika terdapat ketidaksesuaian antara posita, petitum, dokumen pertanahan, dan fakta objek di lapangan. Di satu sisi, asas hakim pasif dan larangan ultra petita berdasarkan Pasal 178 ayat (3) HIR dan Pasal 189 ayat (3) RBg mengharuskan hakim membatasi diri pada ruang lingkup sengketa yang diajukan para pihak. Di sisi lain, independensi hakim, kewajiban menggali nilai hukum dan keadilan, serta kebutuhan menghasilkan putusan yang dapat dieksekusi menuntut hakim tidak terjebak pada formalisme redaksional. Penelitian ini bertujuan menganalisis batas kewenangan hakim dalam merekonstruksi gugatan pada sengketa tanah serta merumuskan parameter yang membedakan rekonstruksi yang dapat dibenarkan dari tindakan ultra petita. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum dianalisis secara preskriptif dengan membandingkan norma, doktrin, dan putusan Mahkamah Agung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asas hakim pasif tidak bersifat absolut terhadap aspek teknis-identifikatif objek sengketa. Rekonstruksi dapat dibenarkan apabila hanya mengklarifikasi identitas objek, tidak memperluas ruang lingkup perkara, dan tidak menciptakan hak atau relief baru. Sebaliknya, perubahan substansial terhadap subjek, objek, atau bentuk pemulihan merupakan ultra petita. Penelitian menawarkan Three-Test Model, yaitu Identity Test, Scope Test, dan Relief Test, sebagai parameter bounded judicial activism dalam sengketa pertanahan.

Keywords: Civil Procedure; Judicial Independence; Land Disputes; Judicial Reconstruction; Passive Judge Principle; Ultra Petita.