PERAN NEGARA MENEKAN TINGGINYA PERCERAIAN DI PROVINSI BENGKULU PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA DAN FIQH SIYASAH

Penulis

  • Muhammad Akbar Universitas Prof Dr Hazairin SH, Indonesia
  • Ade Uli Kurniati Siregar Institut Agama Islam Muhammad Azim, Indonesia

DOI:

https://doi.org/10.24256/dalrev.v7i2.13017

Abstrak

Tingginya angka perceraian di Provinsi Bengkulu menjadi persoalan serius karena keluarga merupakan institusi terkecil sekaligus benteng terakhir peradaban. Data Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu pada 2018–2021 menunjukkan angka perceraian mencapai sekitar 70%, sehingga memerlukan kajian terhadap peran negara dalam menekannya. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris atau sosiologis dengan pendekatan kualitatif sosiologis. Fokus kajiannya meliputi pengaruh perubahan nilai sosial budaya terhadap tingginya angka perceraian, kedudukan konsep sosiologi hukum sebagai landasan penurunan angka perceraian, serta peran negara dalam perspektif Hukum Tata Negara dan Fiqh Siyasah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan nilai sosial budaya turut memengaruhi tingginya angka perceraian. Meningkatnya gugatan cerai yang diajukan istri kepada suami juga dipengaruhi oleh kemampuan ekonomi perempuan yang terus meningkat. Namun, perceraian bukanlah solusi mudah bagi pasangan suami istri dalam menyelesaikan masalah rumah tangga. Undang-Undang sebagai hukum negara memiliki dampak positif, terutama kepastian hukum, tetapi juga dampak negatif karena alasan mekanistik-formal dan persoalan sepele yang diatur secara formal cenderung mendorong pasangan menempuh jalur hukum ke pengadilan. Dalam perspektif Hukum Tata Negara, negara berkewajiban melindungi hak konstitusional warga negara dan keluarga melalui kepastian hukum, tertib administrasi perkawinan, serta layanan hukum keluarga. Adapun dalam perspektif Fiqh Siyasah, negara sebagai ulil amri bertanggung jawab menjalankan siyasah syar'iyyah untuk mewujudkan maslahah dan mencegah mafsadah, antara lain melalui penguatan bimbingan pranikah, mediasi keluarga, pembinaan ekonomi keluarga, penyuluhan hukum keluarga, serta penguatan nilai-nilai agama dalam rumah tangga. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perceraian seharusnya dipersepsikan sebagai jalan keluar terakhir, sehingga negara perlu mengoptimalkan peran preventif dan represif melalui sinergi pemerintah daerah, KUA, BP4, pengadilan agama, dan masyarakat untuk menekan tingginya tingkat perceraian di Provinsi Bengkulu.

Referensi

Ariani, Akmal, Muh Yusuf, Nisaul Haq, and Bintu Has. “Protection of the Institution of Marriage through the Principle of Making Divorce Difficult: An Analysis of Maqasid al-Syari‘ah on Practices in the Sinjai Religious Court.” Shautuna 6, no. 3 (2025): 497–512. https://doi.org/10.24252/shautuna.v6i3.56876.

Arrasyida, Kamaluddin Fauzan. “Judex Laguens Subsidi Nafkah Anak: Kewajiban Konstitusional Negara dalam Melindungi Hak Anak di Indonesia.” Judex Laguens: Jurnal Hukum dan Peradilan Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) 3, no. 2 (2025): 309–24. https://doi.org/10.25216/ikahi.3.2.8.2025.309-324.

Atikah, Nenis Tri, Danik Kurnia Sari, Ai Dina Herlina, and Budi Jaya Putra. “Ketidakpastian Ekonomi, Financial Anxiety dan Penurunan Minat Pernikahan Generasi Z dalam Perspektif Ekonomi Islam.” Jurnal Inovasi Ekonomi Syariah dan Akuntansi (JIESA) 3, no. 4 (2026): 217–29.

Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu. “Ini yang Menjadi Faktor Perceraian di Bengkulu.” 10 Juli 2024. https://bengkulu.bps.go.id/id/news/2024/07/10/704/ini-yang-menjadi-faktor-perceraian-di-bengkulu-.html.

Fadhilah, Nur, Ahmad Musonnif, Indri Hadisiswati, and Maulana. “Regulating Arbitrary Divorce in Islamic Family Law: A Maqāṣid al-Sharī‘ah Based Comparative Analysis of Muslim-Majority Legal Systems.” Al-Hukama’: The Indonesian Journal of Islamic Family Law 15, no. 2 (2025): 1–27. https://doi.org/10.15642/alhukama.2025.15.1.

Goode, William J. Sosiologi Keluarga. Jakarta: Bumi Aksara, 2016.

Hidayat, Syaiful. “Tata Negara dalam Perspektif Fiqh Siyasah.” Tafaqquh 1, no. 2 (2013): 1–21.

Jatnika, Agus, Mumu Fahmudin, and Abdul Kodir Alhamdani. “Perlindungan Hukum terhadap Istri atas Penelantaran Nafkah: Integrasi Pendekatan Fikih dan Hukum Positif Indonesia.” Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara 4, no. 1 (2026): 264–80.

Munir, Abdulloh. “Konsep Perceraian di Depan Sidang Pengadilan Perspektif.” Al Hakim Journal of Islamic Family Law 3, no. 2 (2019): 87–110.

Nagari, Monica Pujian, Heri Sunaryanto, and Sri Hartati. “Contested Divorce (A Case Study of a Contested Divorced Wife in District of Muara Bangkahulu, Bengkulu City).” Jurnal Sosiologi Nusantara 3, no. 2 (2017): 85–94. https://doi.org/10.33369/jsn.3.2.85-94.

Nisa, Raudatun, Muhammad Anshari, and Nor Nazla. “Perselingkuhan dalam Rumah Tangga sebagai Alasan Perceraian Tinjuan Hukum Positif Indonesia.” Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory 2, no. 1 (2026): 1663–77.

Roihanah, Rif’ah, Ridho Rokamah, and Lailatul Mufidah. “Sharia, State, and Family: Towards a Responsive Legislative Design for Household Resilience in Indonesia.” Asy-Syir’ah: Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum 60, no. 1 (2026): 45–61. https://doi.org/10.14421/ajish.v60i1.1669.

Sela, Ossi Mira, Zurifah Nurdin, and Miti Yarmunida. “Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik dalam Kasus Perceraian Perspektif Maqashid Syari’ah (Studi di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA).” Qiyas: Jurnal Hukum Islam dan Peradilan 3, no. 1 (2025): 486–501.

Septiani, Resti, Oom Mukarromah, Nurul Ma, and Buang Yusuf. “State Intervention in Islamic Family Law: A Comparative Analysis of Pakistan and Indonesia within the Framework of Maqāṣid al-Sharī‘ah.” Al Hakim 2, no. 1 (2026): 100–120. https://doi.org/10.22515/jurnalalhakim.v8i1.14786.

Sopyan, Yayan. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Buku Ajar, 2009.

Sugiyono. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta, 2017.

Syafiuddin, M. Nur. “Aksentuasi Kepentingan Terbaik Anak dalam Putusan Nafkah sebagai Upaya Penjaminan Hak Asasi Anak.” Jurnal HAM 13, no. 2 (2022): 235–52. https://doi.org/10.30641/ham.2022.13.235-252.

Turomah, Mia. “Bengkulu Masuk Daftar Daerah dengan Rasio Perceraian Tinggi.” RRI Bengkulu, 2026.https://rri.co.id/bengkulu/regional/2685756/bengkulu-masuk-daftardaerah-dengan-rasio-perceraian-tinggi.

Yarmunida, Miti, and Busra Febriyani. “Kedudukan Talak di Pengadilan Perspektif Siyasah Syar’iyah.” Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam 4, no. 2 (2019): 253–66. https://doi.org/10.29240/jhi.v4i2.1020.

Yulianto, Eryck, and Ahmadi Hasan. “The Concept of Fiqh Siyasah in Legal Government Regulation Number 10 of 1983 Jo Number 45 of 1990.” Sultan Adam: Jurnal Hukum dan Sosial 1, no. 2 (2023): 189–97. https://doi.org/10.71456/sultan.v1i2.414.

Unduhan

Diterbitkan

2026-11-20

Cara Mengutip

Akbar, M., & Kurniati Siregar, A. U. (2026). PERAN NEGARA MENEKAN TINGGINYA PERCERAIAN DI PROVINSI BENGKULU PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA DAN FIQH SIYASAH. Datuk Sulaiman Law Review (DaLRev), 7(2), 61–77. https://doi.org/10.24256/dalrev.v7i2.13017

Citation Check