KARAKTERISTIK PERIZINAN BERUSAHA BERDASARKAN UU NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PERPU NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-UNDANG
DOI:
https://doi.org/10.24256/alw.v8i2.4159Keywords:
Licensing, Central Government, Regional Government, Law Number 6 of 2023Abstract
Licensing is a spirit of administrative law that studies law in a moving state. Licensing is required for the running of a government, both central government and regional government. Based on the principle of decentralization, regional governments are allowed to regulate their own areas and for this reason permits are issued by the regional government. In practice, there is a lot of overlapping and overlapping regarding licensing between the central government and regional governments both in terms of substance and technical implementation in each existing Regional Work Unit (SKPD), the enactment of Law Number 6 of 2023 concerning the Determination of Replacement Government Regulations Law Number 2 of 2022 concerning Job Creation Becomes a Law changing the licensing constellation in Indonesia. In the area licensing is attempted to be carried out through a service system implemented by Online Single Submission (OSS) and One Stop Integrated Service (PTSPP), both of which must be integrated with OSS. Licensing services in areas that are integrated with or PTSP are the focus of this research study. This research is normative legal research that uses a statutory approach and a conceptual approach that will be used to answer existing legal issues.
References
Sumber Buku:
Asshiddiqie, Jimly, Hukum Tata Negara Darurat, Rajawali Pers, Jakarta, 2007.
-----------------------, Pokok-Pokok Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2007.
Djatmiati, Tatiek Sri, Prinsip Izin Usaha Industri di Indonesia, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2004.
Hadjon, Philipus M Pengantar Ilmu Hukum, Makalah Pelatihan Metode Penelitian Hukum Normatif, Pusat Penelitian Pengembangan Hukum Lembaga Penelitian Universitas Airlangga bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, Juni, 1977.
------------------------, Pengkajian Ilmu HUkum Dogmatik (Normatif), Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 1994.
Hadjon, Philipus M Pengantar Ilmu Hukum, Makalah Pelatihan Metode Penelitian Hukum Normatif, Pusat Penelitian Pengembangan Hukum Lembaga Penelitian Universitas Airlangga bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, Juni, 1977.
Jasin, Mochammad, et. Al, Memahami Untuk Melayani Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan Sebagai Wujud Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Deputi Pencegahan Direktorat Penelitian dan Pengembangan Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, 2006.
Kartonohadi, Pung, Prinsip Hukum Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Ringkasan Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2019.
Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2007.
Neumann, Richard K, Jr, Legal Reasoning and Legal Writing (Structure, Strategy and Style), Aspen Law & Bussiness, New York, 2000.
Rangkuti, Siti Sundari, Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Dalam Proses Pembangunan Hukum Nasional, Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 1987.
Sumber Artikel Jurnal
Agung, H.P.A., Perlindungan Data Pribadi Dalam Proses Pengurusan Perizinan Perusahaan Berbasis Eloektronik Online Single Submission, Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, Vol. 9, No. 1, 2021.
Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum, Yuridika, Vol. 16, No. 2, Maret 2001.
Maulana, R., Konsep Hukum Perizinan Dan Pembangunan, Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial, Vol. 3, No. 1, 2019.
Sumber Artikel Jurnal Online
